Kemenag Susun Aturan Usaha Pesantren, Santri Dilarang Jadi Pengganti Tenaga Kerja

Nusantrika.id - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan pedoman pemberdayaan pesantren yang mengatur keterlibatan santri dalam kegiatan ekonomi. Dalam rancangan aturan tersebut, santri dapat dilibatkan untuk mempelajari kewirausahaan, tetapi tidak boleh dimanfaatkan sebagai tenaga kerja pengganti.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, menegaskan bahwa perlindungan hak santri harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan usaha di lingkungan pesantren.

“Santri boleh belajar berwirausaha, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti tenaga kerja. Kepentingan komersial tidak boleh mengalahkan hak pendidikan, keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang santri,” ujar Yusi dalam rilisnya, Rabu (11/11/2026).

Ketentuan tersebut dibahas dalam kegiatan penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat oleh pesantren serta kader atau pendamping pemberdayaan pesantren di Bekasi pada 9–11 November 2026.

Pertemuan itu menghasilkan rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Pedoman Pemberdayaan Pesantren. Dokumen tersebut disiapkan sebagai landasan agar program pemberdayaan berjalan terarah, berkesinambungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rancangan batasi keterlibatan santri dalam kegiatan usaha

Dalam rancangan pedoman, aktivitas santri di unit usaha pesantren harus ditempatkan sebagai bagian dari proses belajar yang terstruktur dan memiliki batas waktu. Kegiatan tersebut tidak boleh menggeser kewajiban utama pesantren dalam memberikan pendidikan.

Ada pula ketentuan khusus bagi santri yang belum berusia 18 tahun. Keterlibatan mereka dalam kegiatan usaha harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orangtua atau wali. Rancangan itu juga melarang santri melakukan pekerjaan berbahaya maupun bekerja pada malam hari.

Aspek tata kelola keuangan turut menjadi perhatian. Rekening dan pembukuan untuk dana pendidikan harus dipisahkan dari pencatatan unit usaha pesantren.

Selain itu, dana bantuan pemerintah, hibah, donasi, dan Dana Abadi Pesantren tidak boleh langsung digunakan sebagai modal yang menanggung risiko bisnis komersial.

Lima bidang pemberdayaan pesantren

Yusi menjelaskan, pedoman tersebut diperlukan karena kemampuan setiap pesantren dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat belum merata. Perbedaan terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur, kegiatan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kesiapan tata kelola, SDM, usaha, infrastruktur, dan literasi digital pesantren tidak seragam. Pedoman ini kami siapkan untuk menyatukan arah pembinaan tanpa menghilangkan kekhasan dan kemandirian pesantren,” katanya.

Rancangan tersebut memuat lima cakupan utama pemberdayaan, yaitu tata kelola dan perencanaan strategis; kemandirian ekonomi serta hilirisasi usaha; pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan budaya kerja; bidang sosial, hukum, kesehatan, dan lingkungan; serta transformasi digital terpadu.

Untuk menentukan bentuk pendampingan, Kemenag merancang tiga tahapan kesiapan pesantren, yakni Berdiri Tegak, Berlari Cepat, dan Berdampak. Penempatan tahap dilakukan berdasarkan instrumen pemetaan kesiapan, bukan sebagai sistem pemeringkatan.

“Setiap pesantren tidak harus memulai dari titik yang sama. Dukungan akan disesuaikan dengan tipologi, potensi lokal, dan kebutuhan riil masing-masing pesantren,” ujar Yusi.

Program inkubasi bisnis telah menjangkau 4.185 pesantren

Penyusunan pedoman tersebut, lanjut Yusi, juga mengacu pada pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

Selama 2021–2025, program itu tercatat menjangkau 4.185 pesantren penerima inkubasi bisnis dengan total anggaran sekitar Rp499,1 miliar. Pelaksanaannya juga mendorong pengembangan 1.082 badan usaha milik pesantren (BUMTREN) dan pembentukan lima Kampung Kemandirian Pesantren pada 2025.

“Kita tidak mulai dari nol. Tugas berikutnya adalah memastikan usaha pesantren naik kelas: memiliki akses pasar, model bisnis yang teruji, pendamping usaha, dan peluang pembiayaan,” kata Yusi.

Dengan pedoman baru tersebut, Kemenag ingin mendorong unit usaha pesantren agar tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki model bisnis yang lebih kuat dan akses pasar yang berkelanjutan.

Pesantren diharapkan ikut menggerakkan ekonomi warga

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Amin Mudzakkir, mengingatkan bahwa kemandirian pesantren sebagai lembaga tidak selalu berarti masyarakat di sekitarnya telah memperoleh manfaat ekonomi.

“Pesantren yang mandiri secara kelembagaan belum otomatis membuat masyarakat di sekitarnya ikut berdaya. Yang kita tuju bukan hanya pesantren yang mandiri, tetapi pesantren yang memandirikan masyarakat,” ujar Amin.

Ia menilai koperasi pondok pesantren (kopontren) berpotensi menjadi penghubung antara petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pasar atau pembeli. Agar fungsi tersebut berjalan, koperasi perlu didukung peningkatan kapasitas, kepastian akses pasar, serta kesiapan pembiayaan.

“Bantuan modal saja tidak cukup. Peran [Kementerian Agama] adalah menyiapkan kopontren agar layak bermitra dan layak dibiayai, bukan menjadi lembaga kredit,” katanya.

Amin juga menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan semestinya dinilai dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Indikatornya antara lain peningkatan pendapatan keluarga dan terbukanya kesempatan kerja, bukan hanya besaran bantuan yang telah disalurkan.

RKMA akan dimatangkan sebelum ditetapkan

Penyusunan rancangan pedoman melibatkan sejumlah unsur, antara lain Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Jawa Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah, serta pengelola unit usaha pesantren.

Forum yang berlangsung di Bekasi itu ditutup pada Rabu (11/11/2026) dengan penyusunan kesepakatan dan rekomendasi untuk langkah berikutnya.

Yusi menyampaikan, rancangan RKMA masih perlu disempurnakan bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum ditetapkan. Setelah proses tersebut, pelaksanaan pedoman akan dilanjutkan melalui sosialisasi, pemetaan kesiapan pesantren, pendampingan, hingga evaluasi.

“Setelah itu, yang terpenting adalah mengawalnya sampai ke lapangan, mulai dari sosialisasi, pemetaan kesiapan, pendampingan, hingga evaluasi, bersama para kader dan pendamping pemberdayaan pesantren,” pungkasnya.