BGN Tutup Permanen 833 Dapur MBG karena Langgar Standar Higienitas
Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis karena melanggar standar higienitas, sanitasi, dan IPAL. Kepala BGN Sudaryono memastikan penerima manfaat tetap dilayani melalui dapur lain, meski pengelola yang disuspend tak lagi menerima pembayaran.
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ratusan dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tak lagi layak beroperasi. Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin (27/7/2026) mengumumkan penghentian operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. iNews
Sebaran Dapur yang Ditutup
Penutupan ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan porsi terbesar justru berada di luar Pulau Jawa. Sudaryono merincikan, "Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini. Yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatra. (Sebanyak) 311 di wilayah Jawa dan Madura. Dan wilayah 3 (sebanyak) 424 dengan total 833." CNN Indonesia
Alasan Penutupan: Soal Nyawa, Bukan Sekadar Administrasi
BGN menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat program. Sudaryono menjelaskan secara rinci penyebab penutupan tersebut mencakup persoalan "higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah)." Kompas
Ia menambahkan bahwa BGN sebenarnya telah memberikan kesempatan perbaikan kepada para pengelola dapur bermasalah tersebut sebelum akhirnya mengambil keputusan penutupan permanen, namun sayangnya evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Berbeda dari Kebijakan Sebelumnya: Tidak Ada Ganti Rugi
Salah satu hal yang membedakan kebijakan kali ini dari penangguhan-penangguhan sebelumnya adalah soal pembayaran. Sudaryono menegaskan, "Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend tutup enggak dibayar." Artinya, ratusan pengelola SPPG yang terkena sanksi ini tidak akan lagi menerima dana operasional maupun kompensasi apa pun dari pemerintah, karena penutupan ini murni dikategorikan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran standar keamanan pangan. iNews
Distribusi MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Meski ratusan dapur dihentikan, BGN memastikan program MBG bagi anak-anak penerima manfaat tidak akan terganggu. Sudaryono menyampaikan bahwa penerima manfaat dari dapur-dapur yang ditutup akan dialihkan ke SPPG lain yang masih beroperasi di wilayah sekitarnya, sehingga distribusi makanan bergizi tetap berjalan tanpa terputus. Ia menekankan filosofi program ini bukan sekadar soal kuantitas, melainkan soal pemenuhan gizi yang layak, seraya menegaskan bahwa esensi MBG adalah "Makan Bergizi Gratis," bukan sekadar "makan enak gratis" atau "makan banyak gratis."
Bagian dari Bersih-Bersih Internal BGN
Langkah ini juga sejalan dengan upaya BGN membenahi tata kelola internal lembaga secara lebih luas. Belum lama ini, BGN juga diketahui telah memberhentikan ratusan pegawai non-ASN yang dinilai tidak disiplin, termasuk beberapa yang terindikasi terlibat judi online maupun penyalahgunaan anggaran. Sudaryono menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah tegas terhadap segala bentuk pelanggaran di lingkungan program MBG ke depan, mengingat program ini menyangkut kepentingan gizi dan kesehatan jutaan anak Indonesia.
Kebijakan penutupan permanen 833 dapur ini pun menjadi sorotan publik luas, mengingat besarnya skala program MBG secara nasional dan pentingnya menjaga standar keamanan pangan bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut.
