9 Tokoh Disebut Berpotensi Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ada Puan dan Khofifah
Nusantrika.id - Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, menyebut sembilan tokoh nasional yang dinilai memiliki modal politik untuk dipertimbangkan apabila jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. Nama-nama tersebut adalah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Pramono Anung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Surokim menegaskan, daftar itu merupakan analisis mengenai kemungkinan konfigurasi politik, bukan daftar kandidat resmi untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden mengemuka setelah adanya perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran serta pemberitaan tentang niat Gibran mengundurkan diri yang disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Namun, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi. Surokim juga mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran tidak dengan sendirinya membuat jabatan wakil presiden kosong.
Jika kekosongan terjadi, mekanisme pengisian jabatan harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyatakan Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih salah satunya dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelas Surokim.
Puan, Khofifah, hingga AHY memiliki latar politik berbeda
Dari sembilan tokoh yang disebut, Surokim menyoroti Khofifah Indar Parawansa sebagai figur dengan pengalaman di pemerintahan daerah dan pusat. Khofifah pernah menjabat Gubernur Jawa Timur dan Menteri Sosial. Ia juga memimpin Dewan Pembina PP Muslimat NU, yang memberinya jaringan sosial hingga tingkat akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Tokoh lain yang masuk analisis adalah Puan Maharani. Pengalamannya sebagai Ketua DPR dan mantan menteri dinilai dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen. Meski demikian, apabila Puan menempati posisi wakil presiden, perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap susunan pimpinan DPR dan relasi politik dengan PDI Perjuangan.
Dalam pembahasan tersebut, Surokim turut menyebut Pramono Anung sebagai figur alternatif yang dinilai dapat diterima berbagai kalangan. Pramono saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Sementara itu, AHY memiliki pengalaman di pemerintahan melalui jabatan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ia juga memiliki basis organisasi politik. Namun, kemungkinan penempatannya sebagai wakil presiden perlu memperhitungkan keseimbangan keterwakilan partai dalam koalisi.
Sri Sultan Hamengku Buwono X juga masuk dalam daftar analisis. Surokim menyoroti legitimasi kultural, pengalaman memimpin pemerintahan daerah, dan peran simbolik Sultan yang dinilai dapat menjadi unsur pemersatu di tengah beragam kepentingan politik.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman mengoordinasikan komunikasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen. Meski demikian, Surokim mengingatkan potensi munculnya persepsi dominasi apabila jabatan presiden dan wakil presiden sama-sama ditempati figur dari partai yang sama.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud masuk skenario politik
Tiga nama lain dalam analisis Surokim adalah Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Muhaimin memiliki pengalaman di kabinet dan memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024. Menurut Surokim, keterlibatannya dalam pemerintahan berpotensi memperkuat hubungan politik dengan PKB. Namun, posisi partai tersebut juga perlu diperhitungkan dalam menjaga keseimbangan koalisi.
Sementara itu, Anies dan Mahfud disebut sebagai contoh tokoh di luar lingkaran utama koalisi pemerintahan yang dapat masuk dalam skenario politik. Keduanya memiliki pengalaman serta basis penerimaan politik yang berbeda dan dapat dipertimbangkan dalam upaya membangun rekonsiliasi antarelite.
Kendati demikian, Surokim mengingatkan bahwa kesepakatan di antara elite politik belum tentu mencerminkan rekonsiliasi di kalangan pemilih. Kesediaan masing-masing tokoh untuk menempati jabatan wakil presiden juga belum dapat dipastikan.
Stabilitas koalisi menjadi pertimbangan Prabowo
Menurut Surokim, pembahasan mengenai kemungkinan pengganti wakil presiden tidak terlepas dari upaya Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas koalisi pemerintahan.
Ia menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan strategi presiden dalam membangun dan mempertahankan dukungan partai politik demi menunjang jalannya pemerintahan.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” kata Surokim.
Ia juga mengingatkan risiko munculnya dual power, yakni dua pusat pengaruh dalam pemerintahan. Karena itu, pembagian kewenangan dan kejelasan kepemimpinan dinilai penting agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat komando yang saling bersaing.
Surokim menilai pemilihan wakil presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan kedekatan dengan Presiden atau daya tawar partai politik. Sosok yang diusulkan juga harus memiliki kapasitas menjalankan pemerintahan dan memenuhi tanggung jawab konstitusional.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.
Di tengah munculnya nama Khofifah dalam analisis tersebut, Gubernur Jawa Timur itu memberikan respons singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi salah satu figur pengganti Gibran.
“Waduh, waduh. Iki lho crito soal APBD,” ujar Khofifah sambil berlalu meninggalkan gedung DPRD Jatim.
