Rapat Paripurna DPR Penuhi Kuorum, 414 Anggota Tercatat Hadir dan Izin
Nusantrika.id - Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dinyatakan memenuhi kuorum setelah jumlah anggota yang tercatat hadir dan mengajukan izin mencapai 414 orang pada Selasa (10/11/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 403 anggota DPR menandatangani daftar hadir, sedangkan 11 lainnya menyampaikan izin. Data kehadiran itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, disambut tepuk tangan anggota yang hadir, Selasa (10/11/2026).
Puan kemudian menjelaskan terdapat 11 anggota yang menyampaikan izin. Dengan penambahan jumlah tersebut, total anggota yang tercatat hadir maupun berizin menjadi 414 orang.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Rapat Paripurna Buka Masa Persidangan II
Rapat dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda utama sidang tersebut adalah penyampaian pidato Puan Maharani dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Setelah rapat paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) telah menjadwalkan agenda pembahasan bersama pihak terkait.
Komisi V DPR, misalnya, menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB dengan menghadirkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Pertemuan tersebut membahas konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset
Di sisi lain, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU pada pukul 15.00 WIB bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Pertemuan itu diagendakan untuk mendengarkan masukan mengenai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Masih pada hari yang sama, Komisi III juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat panitia kerja (Panja) pada pukul 16.30 WIB. Agenda rapat tersebut adalah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
