Agung Firman Sebut Kuota Haji Bukan Aset Negara, Distribusi Tak Otomatis Rugikan Negara

Nusantrika.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta menimbulkan kerugian keuangan negara. Menurutnya, kuota haji bukan aset ataupun barang milik negara sehingga persoalan distribusinya perlu dibedakan dari pembuktian kerugian negara.

Pandangan itu disampaikan Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Agung menjelaskan, ketidaksesuaian alokasi kuota lebih berkaitan dengan persoalan legalitas dan penggunaan kewenangan administratif pemerintah. Kondisi tersebut, menurut dia, belum cukup untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara jika tidak terbukti terjadi pengurangan kekayaan negara.

"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.

Ia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan itu, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.

Meski demikian, Agung menyatakan dugaan pelanggaran dalam penetapan maupun pembagian kuota tetap harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, unsur kerugian negara harus didukung fakta dan perhitungan yang dapat dibuktikan, bukan sekadar asumsi.

Agung sebut kuota haji bukan barang milik negara

Dalam persidangan, Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara.

Pemerintah Indonesia memang berwenang mengatur pembagian kuota tersebut. Akan tetapi, kewenangan itu tidak menjadikan kuota haji sebagai aset milik negara.

"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.

Ia mengaitkan penjelasannya dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan tersebut menyebut barang milik negara sebagai barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN maupun berasal dari perolehan lain yang sah.

Menurut Agung, kuota haji tidak memenuhi kategori tersebut karena bukan hasil transaksi ekonomi dan tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.

"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.

Kegiatan haji masuk lingkup keuangan negara

Agung juga membedakan status kuota dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan aktivitas penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, sedangkan kuota yang menjadi dasar pengaturan jumlah jemaah tidak dapat disamakan dengan aset negara.

"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.

Selain itu, ia menjelaskan status dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Agung, dana tersebut merupakan titipan jemaah dan bukan pendapatan negara.

"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.

Penjelasan itu merujuk pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Agung menyebut dana setoran biaya haji bersumber dari jemaah dan memiliki status sebagai dana titipan.

Dalam laporan keuangan BPKH, dana tersebut juga dicatat sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai penambah kekayaan negara.

"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.

KPK dakwakan kerugian negara Rp622,09 miliar

Keterangan Agung menjadi bagian dari argumentasi pembelaan Yaqut dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Dalam perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK menduga pengelolaan kuota haji tambahan pada periode 2023-2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar. Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, nilai kerugian tersebut dibagi menjadi tiga komponen:

1. Selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.

2. Penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

3. Pembayaran fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.

Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara tersebut masih menjalani proses persidangan. Keterangan Agung sebagai ahli akan dipertimbangkan bersama alat bukti dan keterangan lain sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.