Wamenag Imbau Calon Pengantin Jangan Berutang atau Pakai Pinjol demi Pesta Pernikahan
Nusantrika.id - Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengimbau masyarakat agar menggelar pernikahan sesuai kemampuan finansial dan tidak memaksakan resepsi mewah hingga harus berutang atau menggunakan pinjaman online (pinjol).
Ia menegaskan, nilai sebuah pernikahan tidak diukur dari kemegahan gedung, besarnya anggaran pesta, ataupun jumlah undangan. Hal yang lebih penting adalah kesiapan pasangan membangun rumah tangga dengan komitmen dan tanggung jawab.
“Kita ingin mengampanyekan bahwa menikah bisa dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai keinginan melangsungkan pernikahan justru menjadi awal persoalan ekonomi rumah tangga karena terjerat utang atau pinjaman online,” ujar Syafi’i dikutip dari laman Kemenag, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kaitannya dengan program Nikah Massal Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Syafi’i, kegiatan ini tidak hanya memfasilitasi pasangan untuk menikah, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai bahaya utang konsumtif demi memenuhi tuntutan biaya pesta.
“Gerakan Nikah Massal juga menjadi bagian dari edukasi publik untuk mencegah utang konsumtif dan jeratan pinjaman online (pinjol) demi memenuhi tuntutan biaya pernikahan yang berlebihan,” katanya.
Nikah Massal Bantu Pasangan dengan Keterbatasan Ekonomi
Syafi’i menjelaskan, program Nikah Massal dirancang sebagai gerakan sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas akses pelayanan keagamaan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sasaran program ini mencakup pasangan dari kelompok rentan yang mengalami kesulitan ekonomi maupun kendala administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui program ini, negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Kemenag juga mendorong kemudahan pengurusan administrasi dan dokumen perkawinan bagi peserta. Selain itu, pasangan direncanakan mendapatkan dukungan berupa bantuan modal kerja atau usaha produktif, fasilitasi mahar atau mas kawin, serta pembekalan kehidupan rumah tangga.
Wamenag Tekankan Pernikahan Bukan Sekadar Administrasi
Syafi’i mengingatkan bahwa perkawinan tidak sebatas proses pencatatan untuk memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ibadah yang harus dijalankan sesuai ketentuan agama dan disertai pemahaman mengenai tanggung jawab masing-masing pasangan.
“Pernikahan bukan hanya soal pencatatan administrasi atau memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Pasangan juga harus memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga,” ungkapnya.
Karena itu, pelaksanaan program Nikah Massal harus tetap memperhatikan rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam. Menurut Syafi’i, keluarga merupakan salah satu fondasi kehidupan berbangsa sehingga masyarakat perlu memperoleh kesempatan membangun rumah tangga yang sah, terlindungi, dan sejahtera.
Kemenag Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga
Syafi’i berharap Nikah Massal dapat berkembang menjadi gerakan berskala nasional dengan manfaat yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemenag diharapkan dapat melibatkan pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga filantropi, organisasi keagamaan, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta masyarakat.
Ia menyebut keberhasilan program tidak cukup dinilai dari banyaknya pasangan yang mengikuti pernikahan massal. Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi kemudahan memperoleh legalitas perkawinan, pemenuhan ketentuan syariat, kemandirian ekonomi, peningkatan literasi keuangan, serta terbentuknya keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.
Syafi’i juga menilai keluarga memiliki peran mendasar sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan karakter, nilai agama, perlindungan, dan pengasuhan.
“Kita ingin memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Ini juga menjadi bagian dari kampanye penguatan keluarga untuk membangun generasi yang memiliki karakter dan berpegang pada nilai-nilai agama serta budaya bangsa,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan pemerintah dapat hadir sejak masyarakat mulai membangun keluarga, bukan hanya ketika persoalan rumah tangga muncul.
“Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Negara hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga sejak awal ketika sebuah keluarga mulai dibangun. Inilah semangat yang ingin kita hadirkan melalui gerakan Nikah Massal Kementerian Agama,” katanya.
