Arif Novianto Nilai Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru Masih Picu Ketimpangan
Nusantrika.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan upah minimum antarwilayah. Pasalnya, meskipun kebutuhan hidup layak (KHL) sudah dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan, formula kenaikan upah masih melibatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Arif menjelaskan, aturan terbaru memang membawa penyesuaian dalam mekanisme penetapan upah. Salah satu poin yang ditambahkan adalah pertimbangan KHL, yang pengukurannya diarahkan hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, menurut Arif, kondisi ekonomi dan produktivitas setiap daerah masih berperan besar dalam menentukan besaran kenaikan upah. Kondisi tersebut dinilai berisiko membuat perbedaan tingkat upah antarwilayah terus bertahan.
Ia mencontohkan perbandingan upah di Yogyakarta yang berada di kisaran Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Selisih tersebut dinilai cukup lebar jika dibandingkan dengan perbedaan biaya hidup di kedua wilayah.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif berpandangan, perbedaan upah tidak selalu sebanding dengan perbedaan kebutuhan hidup pekerja. Mereka yang bekerja di wilayah dengan upah minimum lebih rendah tetap harus memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga berbagai pengeluaran harian.
Atas dasar itu, ia mendorong agar penetapan upah tidak hanya berpatokan pada kemampuan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerataan kesejahteraan serta prinsip keadilan sosial, menurutnya, juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Arif turut mengingatkan agar tingkat upah yang rendah tidak terus dijadikan daya tarik investasi suatu daerah. Perlindungan pekerja, kata dia, harus tetap diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan serikat pekerja dalam mengawasi proses penetapan upah minimum. Menurut Arif, upah minimum semestinya menjadi batas perlindungan bagi pekerja, bukan standar tunggal pembayaran seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan masa kerja, pengalaman, dan kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terbitan 2023.
Sebelumnya, serikat buruh membawa sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah untuk melakukan revisi.
Revisi undang-undang itu ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2026. Regulasi Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Pengesahan aturan baru ini turut menempatkan persoalan pengupahan, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembahasan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
