Inflasi Oktober 2026 Turun, tetapi Harga Pangan Masih Tekan Daya Beli
Nusantrika.id - Inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen, kenaikan harga pangan masih menjadi perhatian karena berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,22 persen. Capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
BI menilai stabilitas harga tetap terjaga berkat koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral. Namun, inflasi yang terkendali secara statistik tidak selalu berarti harga kebutuhan masyarakat mengalami penurunan.
Kenaikan harga sejumlah barang dan jasa tetap dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri ketika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.
Inflasi Pangan Tahunan Mencapai 5,81 Persen
Tekanan harga pada Oktober 2026 terlihat berbeda pada setiap kelompok pengeluaran. Kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77 persen, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen.
Meski kenaikan secara bulanan melambat, inflasi pangan secara tahunan justru meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa harga komoditas pangan masih menjadi salah satu sumber tekanan terhadap pengeluaran masyarakat.
Sementara itu, kelompok inflasi inti tercatat sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Angka tersebut mencerminkan tekanan harga inti yang relatif terkendali.
Adapun kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok ini adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Dengan perkembangan tersebut, tekanan biaya hidup tidak hanya bersumber dari kebutuhan pangan, tetapi juga dapat dipengaruhi biaya transportasi dan pengeluaran lainnya.
Kenaikan harga pangan berpotensi memberikan dampak lebih besar kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini karena kelompok tersebut umumnya mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan pokok.
Karena itu, menjaga inflasi tetap dalam sasaran perlu diikuti upaya memastikan harga kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau. Langkah tersebut penting agar stabilitas harga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter. Ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga perubahan harga komoditas global turut memengaruhi pergerakan harga barang dan jasa.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, BI dan pemerintah memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi itu juga didukung Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Koordinasi tersebut terutama dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Penurunan produksi di suatu wilayah dapat mengurangi pasokan ke pasar sehingga memicu kenaikan harga. Risiko serupa juga dapat muncul akibat cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Niño yang berpotensi mengganggu produksi dan ketersediaan komoditas pangan.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pangan strategis, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi potensi gangguan produksi.
Sementara itu, kebijakan moneter BI diarahkan untuk menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi. Kedua pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan agar pengendalian harga tidak hanya bertumpu pada sisi permintaan, tetapi juga didukung ketersediaan barang di pasar.
BI Proyeksikan Inflasi Tetap dalam Sasaran hingga 2027
Bank Indonesia memperkirakan inflasi Indonesia tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Untuk mewujudkan proyeksi tersebut, konsistensi kebijakan stabilitas moneter serta koordinasi dengan pemerintah dinilai perlu terus dipertahankan.
Keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur melalui angka statistik. Masyarakat juga perlu merasakan manfaatnya melalui ketersediaan barang, distribusi yang lancar, dan harga kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
Dengan demikian, penguatan sinergi antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
