Nonmuslim Boleh Jadi Petugas Haji? Ini Penjelasan dan Batasan Tugasnya

Nusantrika.id - Nonmuslim dapat dilibatkan sebagai petugas haji untuk menangani pekerjaan teknis, administratif, dan pelayanan umum yang tidak mensyaratkan keislaman. Namun, pelibatan tersebut memiliki batas yang harus memperhatikan jenis pekerjaan, kewenangan, serta lokasi penugasan.

Penjelasan tersebut disampaikan dosen Ma’had Aly Al-Iman Bulus sekaligus pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Purworejo, Muhamad Hanif Rahman, dikutip dari NU Online, Jumat (13/11/2026).

Menurut Hanif, penyelenggaraan ibadah haji melibatkan beragam bidang profesional, seperti kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, administrasi, hingga teknologi informasi. Karena itu, perlu ada pembedaan antara pekerjaan pelayanan jemaah dan tugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ritual ibadah haji.

Hanif merujuk pemikiran Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang membagi kewenangan penyelenggaraan haji ke dalam dua kategori, yakni tasyir al-hujjaj dan iqamat al-hajj.

Dua Kategori Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji

Kategori pertama, tasyir al-hujjaj, merupakan kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan perjalanan dan pelayanan jemaah haji.

Imam al-Mawardi menjelaskan:

هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ. وَالثَّانِي: عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ.

Artinya: “Kewenangan dalam urusan haji ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, kewenangan untuk mengatur perjalanan jamaah haji. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. Adapun pengaturan perjalanan jamaah haji merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan, kepemimpinan, dan pengelolaan.”

Dalam kitab tersebut, pengaturan perjalanan jemaah mencakup penataan rombongan selama perjalanan maupun saat singgah, pencegahan agar jemaah tidak terpisah, serta memastikan jemaah yang memiliki keterbatasan fisik tidak tertinggal.

Dalam penyelenggaraan haji modern, tugas tersebut memiliki keterkaitan dengan pelayanan transportasi, akomodasi, keamanan, administrasi, dan perlindungan jemaah. Bidang-bidang pelayanan umum inilah yang menurut Hanif dapat melibatkan tenaga nonmuslim sepanjang tidak berkaitan dengan kewenangan ritual yang mensyaratkan keislaman.

Adapun kategori kedua, iqamat al-hajj, berkaitan langsung dengan kepemimpinan dan pelaksanaan ibadah haji.

Ruang lingkupnya meliputi pembimbingan manasik, pengaturan tahapan ibadah sesuai syariat, serta pemberian arahan mengenai waktu pelaksanaan rangkaian ritual haji.

Berdasarkan penjelasan al-Mawardi yang dirujuk Hanif, pihak yang memegang kewenangan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana imam salat serta memiliki pemahaman mengenai manasik dan hukum-hukum haji.

Atas dasar pembagian itu, Hanif membedakan pekerjaan pelayanan umum yang dapat dilakukan tenaga nonmuslim dengan tugas pembimbingan dan pelaksanaan ritual yang mensyaratkan seorang Muslim.

Kebolehan Meminta Bantuan Nonmuslim dalam Kondisi Tertentu

Selain merujuk pemikiran al-Mawardi, Hanif mengutip penjelasan Imam an-Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim mengenai kebolehan meminta bantuan kepada nonmuslim dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sikap orang yang dimintai bantuan.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِ اسْتُعِينَ بِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ

Artinya: “Imam al-Syafi‘i dan ulama lainnya berpendapat: Apabila orang kafir tersebut memiliki pandangan dan sikap yang baik terhadap kaum Muslimin, serta terdapat kebutuhan untuk meminta bantuannya, maka bantuan darinya boleh dimanfaatkan. Jika tidak demikian, hukumnya makruh.”

Hanif menjelaskan bahwa keterangan tersebut pada dasarnya berada dalam pembahasan mengenai penggunaan bantuan nonmuslim dalam peperangan. Meski demikian, ia menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan bahwa meminta bantuan nonmuslim untuk kepentingan umat Islam tidak selalu dilarang.

Dalam penerapannya, terdapat sejumlah pertimbangan, antara lain kebutuhan, manfaat yang diperoleh, serta sikap baik pihak yang memberikan bantuan.

Hanif juga mengaitkan pembahasan ini dengan keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 mengenai kedudukan nonmuslim sebagai warga negara atau muwathin.

Menurutnya, prinsip kesetaraan hak dan kewajiban warga negara dapat menjadi landasan kerja sama dalam pelayanan publik, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Regulasi dan Lokasi Penempatan Tetap Harus Diperhatikan

Dari sisi regulasi Indonesia, Pasal 46 huruf a Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 mencantumkan persyaratan beragama Islam bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), dengan pengecualian untuk PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi.

Meski terdapat pengecualian, ketentuan tersebut tidak serta-merta membuka seluruh posisi petugas haji bagi nonmuslim. Penempatan tetap harus disesuaikan dengan kategori pekerjaan dan persyaratan masing-masing jabatan.

Selain aturan di Indonesia, aspek lokasi penugasan juga perlu menjadi perhatian. Hanif mengingatkan adanya ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membatasi akses nonmuslim ke Makkah dan kawasan suci.

Dengan demikian, pengecualian persyaratan agama dalam regulasi Indonesia tidak otomatis memberikan hak kepada petugas nonmuslim untuk memasuki kawasan Tanah Haram.

Hanif menegaskan bahwa pelibatan nonmuslim dalam penyelenggaraan haji perlu mempertimbangkan kompetensi, integritas, kebutuhan pelayanan, serta ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Arab Saudi.

Pada prinsipnya, pekerjaan teknis dan pelayanan umum dapat melibatkan tenaga nonmuslim sepanjang memenuhi persyaratan. Namun, kebolehan tersebut tidak mencakup tugas pembimbingan maupun pelaksanaan ritual ibadah haji yang mensyaratkan keislaman.