Pemkab Kuansing Salurkan Bantuan 2026 kepada 7 Partai Politik
Nusantrika.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyalurkan bantuan keuangan kepada tujuh partai politik untuk tahun anggaran 2026. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing, H. Muklisin, mengingatkan agar seluruh dana digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Muklisin dan perwakilan partai politik penerima. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Jumat (13/11/2026).
Bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran partai politik dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah.
Muklisin menegaskan, penggunaan dana bantuan harus mengikuti regulasi karena bersumber dari anggaran negara.
“Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Muklisin.
Tujuh Partai Politik Terima Bantuan Keuangan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fungsi partai politik.
Salah satu fungsi yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan pendidikan politik agar masyarakat memiliki pemahaman lebih baik mengenai kehidupan demokrasi.
Menurut Muhjelan, proses penyaluran bantuan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai bantuan keuangan kepada partai politik. Tahapan verifikasi juga melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, partai politik penerima wajib menggunakan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memenuhi ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku. Pengaturan tersebut diperlukan agar pemanfaatan anggaran berlangsung tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Adapun tujuh partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 adalah:
-
Partai Gerindra
-
PDI Perjuangan
-
Partai Golkar
-
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
-
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
-
Partai NasDem
-
Partai Amanat Nasional (PAN)
Muklisin Ajak Partai Politik Bersinergi Bangun Daerah
Dalam sambutannya, Muklisin menyebut partai politik sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan Kuantan Singingi membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai elemen, termasuk partai politik.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berkaitan dengan hubungan kerja bersama DPRD yang memiliki keterkaitan dengan partai politik.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kuansing.
Pada kesempatan tersebut, Muklisin juga menyampaikan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar pemerintah daerah. Nilai kewajiban yang sebelumnya berada di kisaran Rp206 miliar disebut telah berkurang menjadi Rp124 miliar.
“Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.
Melalui penyaluran bantuan keuangan tersebut, Pemkab Kuansing berharap partai politik dapat menjalankan fungsi pendidikan politik secara maksimal, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga berharap hubungan kemitraan dengan partai politik dan DPRD terus terjaga sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
