Bapenda Gorontalo Gandeng Kejati Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Peningkatan Pendapatan Daerah
Nusantrika.id - Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperluas sumber penerimaan daerah melalui penguatan regulasi dan penjajakan peluang investasi. Untuk mendukung langkah tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Gorontalo berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejati Gorontalo. Keterangan itu disampaikannya secara terpisah melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, diarahkan untuk membahas kebijakan dan ketentuan hukum terkait pengelolaan pendapatan daerah.
“Dalam pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, kami melakukan konsultasi terkait penguatan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Salah satu pokok pembahasan adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Selain mengevaluasi aturan tersebut, Bapenda Gorontalo juga membicarakan potensi peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Peluang kerja sama investasi dan penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi bagian dari konsultasi.
“Konsultasi tersebut diharapkan memperkuat landasan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan,” timpalnya menutup.
Danial menegaskan, rencana investasi maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus melalui pertimbangan yang matang. Aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
“Selain itu, turut dibahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, termasuk peluang pengembangan kerja sama investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Danial.
Melalui konsultasi dan koordinasi lintas lembaga tersebut, Pemprov Gorontalo berharap pengelolaan pendapatan daerah memiliki landasan kebijakan yang semakin kuat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan sumber penerimaan baru secara berkelanjutan.
