Prabowo Singgung Izin HGU hingga IUP, Keuntungan Usaha Disebut Dibawa ke Luar Negeri
Nusantrika.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelaku usaha yang telah memperoleh izin dan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia, tetapi membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri. Ia menilai praktik tersebut perlu menjadi perhatian agar hasil pemanfaatan kekayaan alam nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung berbagai hak dan izin pengelolaan usaha yang diberikan pemerintah, seperti hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai fasilitas kepada pihak yang ingin menjalankan usaha di Indonesia. Namun, ia menilai pemberian kemudahan tersebut belum selalu diikuti dengan keberadaan keuntungan usaha di dalam negeri.
Ia juga menyinggung kecenderungan pemerintah yang dinilainya terlalu mudah memberikan fasilitas kepada pihak yang mengajukan izin.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Ia menyebut izin pengelolaan usaha dapat diberikan untuk jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Dalam proses pengajuan, kata Prabowo, para pemohon kerap menyampaikan status mereka sebagai warga negara Indonesia kepada pejabat di tingkat daerah maupun pusat.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengajak kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk turut mengawasi pengelolaan kekayaan alam nasional. Ia berpendapat, tokoh-tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat melihat langsung kondisi di lapangan.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo selanjutnya mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki mekanisme yang dianggap belum berjalan sesuai harapan. Upaya tersebut, menurutnya, ditujukan untuk menjaga kekayaan negara agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
