Raffi Ahmad Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana Aceh, Pidie Jaya Jadi Prioritas
Nusantrika.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh. Penyaluran tahap awal diprioritaskan bagi warga Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues.
Raffi menyampaikan rencana tersebut melalui unggahan akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026). Ia menyebut bantuan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk pemulihan pascabencana.
"Saya bersama sahabat saya Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ungkap Raffi dalam unggahan Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026).
Untuk tahap pertama, bantuan diarahkan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues. Namun, Raffi membuka kemungkinan penyaluran ke wilayah lain sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
"Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kita salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan," ujar dia.
Menurut Raffi, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari pembangunan bendungan hingga penyediaan logistik dan bantuan lainnya. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan situasi di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Raffi Pastikan Bantuan Tidak Mengurangi Honor Pekerja
Raffi turut menjelaskan asal dana yang disiapkan untuk bantuan tersebut. Ia menyatakan alokasi Rp15 miliar bersumber dari dana pribadinya serta honor yang diterima rekan-rekannya dalam kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia juga menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak akan mengambil bagian dari honor kru produksi, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun masyarakat yang terlibat dalam pembuatan konten kerja sama kementerian.
"Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," tuturnya.
Dalam keterangannya, Raffi membedakan periode kerja sama perusahaannya dengan dua kementerian. Menurut dia, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berlangsung sebelum dirinya diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan KKP dilakukan setelah ia menduduki jabatan tersebut.
Di tengah polemik yang berkembang, Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi.
ICW Ungkap Pengadaan Jasa Publikasi Rp14,69 Miliar
Rencana bantuan Raffi muncul ketika PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan miliknya, tengah menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah pengadaan jasa publikasi yang melibatkan dua kementerian.
Dalam siaran pers pada 9 November 2026, ICW menyebut nilai keseluruhan paket pengadaan yang ditelusurinya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar selama periode 2024–2026.
Lembaga tersebut menyatakan data diperoleh melalui penelusuran informasi realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari penelusuran itu, ICW menemukan lima paket pekerjaan pada 2024 yang melibatkan satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek. Sementara itu, KKP tercatat melaksanakan tiga paket pengadaan sepanjang 2025–2026.
ICW juga menelusuri keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW Pertanyakan Transparansi Belanja Publikasi Pemerintah
Paket jasa publikasi yang menjadi perhatian ICW antara lain mencakup promosi melalui sejumlah kanal digital. Bentuk pekerjaan yang disebut meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi dalam kegiatan tertentu.
ICW menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas belanja tersebut. Lembaga itu juga menyoroti kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Selain itu, ICW mempertanyakan spesifikasi pekerjaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu sehingga dapat membatasi ruang persaingan dalam proses pengadaan.
Penggunaan anggaran negara untuk promosi melalui figur publik populer juga menjadi perhatian. Menurut ICW, belanja semacam itu perlu dikaji berdasarkan keterkaitannya dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis kementerian.
Catatan tersebut menambah perbincangan mengenai transparansi pengadaan pemerintah, terutama ketika perusahaan penyedia jasa memiliki keterkaitan dengan pejabat publik. Namun, temuan dan pertanyaan ICW tersebut merupakan catatan pengawasan yang perlu dibedakan dari kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
