Protes Antipemerintah di Albania Memanas, PM Edi Rama Ancam Denda Rp111 Juta
Nusantrika.id - Gelombang demonstrasi antipemerintah kembali mengguncang Tirana, ibu kota Albania, pada Minggu waktu setempat. Aksi massa berlangsung beberapa jam setelah Perdana Menteri Edi Rama mengumumkan aturan baru untuk menekan kerusuhan dan kekerasan dalam demonstrasi.
Mengutip Reuters, Senin (26/10/2026), para pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung Kementerian Pendidikan di tengah hujan pada Minggu sore. Massa kemudian bergerak menuju kantor perdana menteri dan membakar sejumlah kursi yang sengaja ditempatkan Edi Rama di depan kantornya sebagai simbol ajakan berdialog dengan pemerintah.
Aksi tersebut dipelopori kalangan mahasiswa dan dipicu kemarahan publik terhadap dugaan korupsi pemerintah, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta buruknya standar pendidikan. Gelombang protes yang bermula di pusat Kota Tirana itu dilaporkan telah meluas ke sejumlah kota lain di Albania sepanjang bulan ini.
Para demonstran mendesak Edi Rama mundur dari jabatannya. Dalam sejumlah aksi, situasi berkembang menjadi kerusuhan ketika massa membakar gedung pemerintahan dan fasilitas perbankan, merusak kaca pertokoan, serta mencabut batu ubin dari jalan untuk dilemparkan ke arah polisi.
Menanggapi desakan pengunduran dirinya, Rama menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan tidak bisa dipaksakan melalui kekerasan. Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak seluruh kritik yang disampaikan para demonstran keliru.
"Saya percaya bahwa mereka yang menuntut pengunduran diri saya keliru jika mereka pikir mereka dapat memaksakannya melalui kekerasan atau cara lain," ungkapnya.
"Tetapi saya tidak percaya bahwa semua yang mereka katakan atau tuntut itu salah."
PM Albania berlakukan denda bagi demonstrasi yang berujung kekerasan
Di tengah meningkatnya ketegangan, Rama mengumumkan aturan baru pada Minggu pagi untuk merespons ancaman keamanan akibat aksi demonstrasi. Salah satu langkah yang diperkenalkan adalah denda sebesar 500.000 lek Albania, setara sekitar Rp111,384 juta, bagi pihak yang berpartisipasi dalam demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan.
Sanksi tersebut disebut dapat dikenakan meskipun orang yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan tindakan kekerasan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membendung eskalasi kerusuhan yang meluas.
Namun, pengumuman aturan baru itu tidak menghentikan gelombang protes. Demonstrasi kembali berlangsung beberapa jam setelah langkah tersebut diumumkan, dengan massa tetap mendatangi kantor perdana menteri dan membakar kursi yang disiapkan untuk dialog.
Krisis politik menjadi tantangan bagi kepemimpinan Edi Rama
Gelombang demonstrasi terbaru ini menyusul aksi protes damai pada musim panas lalu yang menentang proyek pengembangan kawasan pesisir mewah. Proyek tersebut mendapat dukungan dari Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Eskalasi protes kini menjadi tantangan politik besar bagi Edi Rama, yang telah memimpin Albania sejak 2013 dan baru saja memenangkan masa jabatan keempatnya.
Tuntutan publik terkait dugaan korupsi, kesempatan kerja, dan kualitas pendidikan memperlihatkan luasnya persoalan yang menjadi sorotan demonstran. Di sisi lain, tindakan perusakan fasilitas umum dan bentrokan dengan aparat menambah tekanan terhadap pemerintah untuk menangani situasi keamanan.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi ujian bagi pemerintah Albania dalam merespons tuntutan masyarakat sekaligus meredakan kerusuhan yang telah meluas ke berbagai wilayah.
