Patrice Rio Capella Minta Prabowo Rampingkan Kabinet pada Awal 2027
Nusantrika.id - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi susunan kabinet dan mempertimbangkan perampingan jumlah kementerian pada awal 2027. Ia menilai, kabinet perlu diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan profesional untuk menerjemahkan gagasan Presiden menjadi program yang efektif.
Rio mendorong penerapan konsep zaken kabinet, yakni kabinet yang mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik atau balas budi kepada pendukung.
"Jadi zaken kabinet itu saya pikir harus menjadi orientasi Pak Prabowo sebagai presiden yang punya konsep-konsep besar ya," kata Rio dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Menurut Rio, gagasan besar Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, perlu didukung oleh jajaran menteri yang mampu menyusun strategi sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Ia menilai, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada konsep program pemerintah, melainkan pada kemampuan kementerian dalam menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
"Prabowo harus tegas, jangan lagi merekrut anggota kabinet sekadar balas budi sebagai bagian dari tim pendukung atau tim sukses," ujar Rio.
Rio Soroti Pelaksanaan Program Prioritas Prabowo
Rio menilai sejumlah program yang diusung Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki tujuan sosial yang penting. Program MBG, misalnya, ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam distribusi hasil pertanian, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
Namun, menurut Rio, gagasan tersebut perlu ditopang kemampuan eksekusi yang memadai di tingkat kementerian agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Konsep-konsep sosialisme yang ala Indonesia, menanggung makan, sekolah, kemudian koperasi, menurut saya itu bagus ide-idenya. Persoalannya pada tingkat aplikasi, itu tidak bisa diterjemahkan," ujarnya.
Ia pun meminta Prabowo memastikan para menteri memahami arah kebijakan Presiden dan mampu menjalankannya secara efektif. Rio turut menyoroti frekuensi perombakan kabinet selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam menyelaraskan gagasan dengan pelaksanaan program.
"Kalau ada tujuh-delapan kali reshuffle dalam waktu dua tahun, itu menunjukkan bahwa tidak sinerginya antara ide besar dengan tingkat aplikasi atau menerjemahkan pikiran-pikiran Presiden," kata Rio.
Perampingan Kabinet Dinilai Bisa Mempercepat Koordinasi
Selain mengevaluasi kinerja menteri, Rio mendorong Prabowo mempertimbangkan kabinet yang lebih ramping. Menurut dia, struktur pemerintahan yang terlalu besar berpotensi memperpanjang jalur koordinasi dan menyulitkan pelaksanaan program prioritas.
Dengan jumlah jajaran yang lebih proporsional, ia berharap koordinasi antarkementerian dapat berlangsung lebih singkat dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif.
"Berani potong itu agar tingkat koordinasinya lebih pendek, tidak segemuk sekarang ini, sehingga kabinet itu bisa ramping, tidak kegemukan yang menyebabkan sulit bergerak," ujarnya.
Rio mengusulkan agar evaluasi dan perombakan kabinet dilakukan pada awal 2027. Dengan begitu, susunan pemerintahan yang telah diperbarui dapat segera bekerja menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Ia juga mengingatkan bahwa Prabowo memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk merealisasikan berbagai program pemerintah sebelum memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2029.
"Tahun keempat itu tahun politik, tidak mungkin lagi Presiden fokus pada persoalan-persoalan kerakyatan," kata Rio.
Atas dasar itu, Rio meminta Prabowo memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membenahi komposisi kabinet, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan program prioritas berjalan sesuai sasaran.
