KPK Periksa Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap HGB di ATR/BPN
Nusantrika.id - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, membenarkan bahwa kedua unsur pengawasan internal tersebut tengah melakukan pemeriksaan. Menurut dia, proses itu bertujuan memverifikasi informasi yang muncul selama penanganan perkara.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut pemeriksaan berkaitan dengan informasi yang diperoleh ketika KPK menjalankan penyelidikan tertutup hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Meski pemeriksaan internal masih berlangsung, KPK memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik juga masih memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri dugaan aliran dana dalam pengurusan layanan pertanahan.
Penyidik telusuri dugaan aliran uang terkait mutasi dan layanan pertanahan
Ahmad Taufik mengungkapkan, penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan aliran uang terkait pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Penelusuran juga mencakup dugaan aliran dana dalam proses layanan pertanahan, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan. KPK terus mengumpulkan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana dan keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa.
KPK sebut pemeriksaan internal masih berlangsung
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya juga menyatakan bahwa pemeriksaan internal mengenai dugaan kebocoran dokumen masih berjalan. Pemeriksaan oleh Inspektorat dan Dewas disebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan fungsi pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan dengan baik.
Selain itu, pemeriksaan bertujuan memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Di sisi lain, Budi menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN tidak terhenti akibat pemeriksaan internal tersebut. Penyidik masih melengkapi bukti tambahan untuk mendukung penanganan perkara.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.
