FTA Australia-Uni Eropa Terancam Gagal, Anthony Albanese Kritik Oposisi
Nusantrika.id - Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara Australia dan Uni Eropa (UE) terancam tidak terlaksana setelah proses ratifikasinya berulang kali tertunda di Parlemen Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese mengkritik partai-partai oposisi yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik daripada peluang ekonomi nasional.
Kesepakatan dagang tersebut sebenarnya telah dirampungkan pada Maret 2026, setelah melalui delapan tahun negosiasi. Namun, hingga kini perjanjian itu belum memperoleh persetujuan parlemen Australia.
Pemerintah Albanese memperkirakan FTA tersebut berpotensi menghasilkan nilai perdagangan hingga 30 miliar dolar Australia atau sekitar 21,17 miliar dolar AS. Kesepakatan itu juga diproyeksikan menghapus tarif terhadap 98% ekspor barang dan jasa Australia serta memberikan tambahan sekitar 10 miliar dolar Australia bagi perekonomian negara tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Uni Eropa akan menghapus atau mengurangi tarif secara bertahap terhadap sejumlah produk Australia, termasuk komoditas pangan, mineral penting, dan barang industri.
Di sisi lain, konsumen Australia diperkirakan memperoleh akses terhadap produk-produk Eropa seperti makanan, anggur, mobil, dan pakaian dengan harga lebih murah. Pemerintah menilai kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan inflasi.
Oposisi dan kelompok petani mempertanyakan manfaat kesepakatan
Meski menawarkan potensi keuntungan ekonomi, FTA Australia-Uni Eropa menghadapi penolakan dari sejumlah kelompok politik di parlemen. Koalisi oposisi dan Partai Hijau belum menyatakan dukungan terhadap ratifikasi perjanjian tersebut.
Sikap itu membuat pemerintah kesulitan mengamankan jumlah suara yang dibutuhkan untuk meloloskan kesepakatan.
Pemimpin Partai Nasional Matt Canavan dan pemimpin oposisi Angus Taylor sama-sama menyebut perjanjian tersebut sebagai "kesepakatan yang buruk". Keduanya berpendapat pemerintah perlu membuka kembali proses negosiasi.
Keraguan juga disampaikan sejumlah anggota parlemen oposisi dan kelompok petani. Mereka mempertanyakan apakah sektor pertanian dan industri baja Australia benar-benar akan memperoleh keuntungan dari kesepakatan tersebut.
Selain itu, pihak yang menolak menilai Uni Eropa menerapkan sejumlah persyaratan yang dianggap diskriminatif terhadap Australia.
Albanese nilai penolakan oposisi merugikan ekonomi
Menanggapi kebuntuan ratifikasi, Albanese melontarkan kritik dalam konferensi pers pada 29 Oktober. Ia memperingatkan bahwa kegagalan meloloskan FTA dapat melemahkan posisi negara dengan orientasi ekonomi ekspor seperti Australia.
Menurut Albanese, perdagangan bebas dan adil seharusnya tetap menjadi prinsip penting bagi Australia. Sebagai negara kepulauan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas Australia dinilai sangat bergantung pada keterhubungan dengan pasar internasional.
Ia juga mempertanyakan sikap Partai Liberal yang tergabung dalam koalisi oposisi. Albanese menilai penolakan partai tersebut terhadap rancangan undang-undang ratifikasi tidak sejalan dengan filosofi pasar bebas yang selama ini mereka dukung.
Pemerintah Australia kini menghadapi tantangan untuk memperoleh dukungan parlemen agar kesepakatan yang telah dinegosiasikan selama delapan tahun itu dapat diberlakukan. Tanpa persetujuan legislatif, berbagai potensi keuntungan perdagangan yang diproyeksikan dari FTA tersebut belum dapat direalisasikan.
