Bupati Gowa Darmawangsyah Muin Prioritaskan Pelunasan Utang Daerah dan Hak ASN
Nusantrika.id - Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menetapkan penyelesaian utang daerah, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan anggaran pembangunan sebagai prioritas setelah resmi dilantik untuk melanjutkan masa jabatan 2025–2030.
Fokus tersebut ditetapkan di tengah kondisi Kabupaten Gowa yang tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Situasi ini menyusul persoalan internal pemerintahan sebelumnya yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan keterlambatan pembayaran sejumlah hak pegawai.
Darmawangsyah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, pembenahan internal pemerintahan dan struktur keuangan daerah telah dimulai sejak dirinya menerima surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. Pembenahan tersebut akan terus dilakukan setelah dirinya resmi menjabat sebagai bupati definitif.
“Setelah definitif ini, kita fokus ke program. Tahun ini kita akan menyelesaikan persoalan internal ASN maupun persoalan anggaran, terutama kewajiban APBD kepada pihak ketiga,” kata Darmawansyah Muin melalui rilis resmi Humas Pemkab Gowa.
Utang Daerah dan Hak Pegawai Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Gowa akan mendahulukan penyelesaian kewajiban keuangan yang belum dibayarkan. Hal itu mencakup gaji, honorarium, serta hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Menurut Darmawangsyah, upaya menyelesaikan persoalan keuangan daerah mulai menunjukkan perkembangan. Pemerintah kabupaten kini berupaya menuntaskan kewajiban yang berpengaruh langsung terhadap ASN dan masyarakat.
“Alhamdulillah, utang 2025 dan 2026 sudah mulai terurai. Tahun ini kita fokus menyelesaikan persoalan keuangan yang berdampak langsung kepada ASN maupun masyarakat umum,” kata Darmawansyah Muin.
Selain menangani utang, Pemkab Gowa juga berupaya mempercepat penyusunan dan penetapan APBD pokok. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah kabupaten.
Darmawangsyah berharap DPRD memberikan dukungan agar penetapan anggaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak tertunda.
“Saya berharap DPRD mendukung seluruh program agar APBD pokok kita bisa menjadi yang tercepat di Sulawesi Selatan,” kata Darmawansyah Muin.
Gubernur Sulsel Dorong Penguatan Koordinasi
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap Darmawangsyah dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik, termasuk menyelesaikan kewajiban pemerintahan melalui koordinasi yang kuat bersama pemerintah provinsi.
Ia juga meminta bupati yang baru dilantik untuk kembali merangkul berbagai pihak demi menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Manfaatkan setiap waktu untuk pelayanan masyarakat dan menyelesaikan kewajiban. Kami di Pemprov Sulsel akan selalu hadir untuk mendukung. Rangkul kembali semua pihak dan jaga koordinasi agar berjalan lancar,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelumnya, konflik politik di Kabupaten Gowa yang berujung pada pemakzulan Husniah Talenrang dari jabatan bupati disebut turut memengaruhi jalannya pemerintahan daerah.
Persoalan internal yang berlangsung berkepanjangan berdampak pada pengelolaan anggaran hingga Kabupaten Gowa tidak memiliki APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran gaji ASN dan pegawai non-ASN.
Dengan dilantiknya Darmawangsyah sebagai bupati definitif, penyelesaian kewajiban keuangan, pemulihan koordinasi antarpihak, serta percepatan program pembangunan menjadi sejumlah agenda yang akan ditangani Pemerintah Kabupaten Gowa.
