Selasa, 03 Nov 2026 AgamaNasionalPolitikDaerahEkonomi
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Banpres Karhutla Rp 200 Miliar untuk Sumsel, Ini Daftar 15 Daerah Penerima

✍️ Sri Wahyuni 🕒 27 Oct 2026 👁️ 3x dibaca
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026)
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026) Foto: Kemenhut RI

Nusantrika.id - Pemerintah pusat mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota untuk memperkuat pencegahan kebakaran, pemadaman, dan penanganan dampak asap.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan tahap pertama diberikan pada September 2026, sedangkan tahap kedua disalurkan pada pekan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat terbatas di Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026).

"Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah, termasuk Sumsel," kata Raja Juli.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan meminta pemerintah pusat serta daerah mengoptimalkan langkah pemadaman maupun penanggulangan dampak asap.

"Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, benar-benar concern, benar-benar memperhatikan secara khusus persoalan karhutla ini," katanya.

Perhatian tersebut, lanjut Raja Juli, diwujudkan melalui dukungan anggaran dan bantuan operasional untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

"Termasuk di antaranya adalah pemberian bantuan presiden (Banpres) tahap satu maupun tahap dua. Tahap satu sudah dilakukan pada bulan September yang lalu dan tahap dua dilakukan pada minggu yang lalu," ujarnya.

Rincian pembagian Banpres karhutla Rp 200 miliar

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut total bantuan Rp 200 miliar dibagi menjadi dua tahap, masing-masing senilai Rp 100 miliar.

Pada tahap pertama, bantuan dialokasikan kepada lima pemerintah daerah dengan rincian berikut:

  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: Rp 30 miliar

  • Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI): Rp 20 miliar

  • Kabupaten Musi Banyuasin (Muba): Rp 20 miliar

  • Kabupaten Ogan Ilir: Rp 15 miliar

  • Kabupaten Banyuasin: Rp 15 miliar

Adapun bantuan tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memperoleh alokasi Rp 10 miliar.

Daftar penerima tahap kedua meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

"Yang baru ini atas upaya Pak Menteri kepada Presiden sehingga ada 10 kabupaten/kota yang masing-masing dapat Rp10 miliar," kata Deru.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pemadaman, serta penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain dukungan dana, Raja Juli menyampaikan bahwa penanganan karhutla juga diperkuat melalui pengiriman peralatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penggunaan dry ice, dan pengerahan personel gabungan.

Muratara, Lubuklinggau, dan Pagar Alam masih diusulkan

Sebanyak 15 pemerintah daerah telah disebut sebagai penerima bantuan dalam dua tahap tersebut. Sementara itu, tiga wilayah lainnya masih diusulkan untuk memperoleh dukungan anggaran, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam.

Herman Deru mengatakan, usulan bantuan bagi ketiga wilayah tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Tambahan dukungan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla.

"Kita berupaya memastikan penggunaan dana bantuan dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," katanya.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, pengawasan dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Deru juga berharap aparat penegak hukum turut mengawasi pemanfaatan dana agar terhindar dari potensi penyalahgunaan.

Pemprov Sumsel pertimbangkan modifikasi cuaca

Selain mengandalkan bantuan anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan dry ice untuk membantu mengatasi kabut asap.

Menurut Deru, upaya penyemaian awan tersebut dirasakan manfaatnya ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel dan mengganggu kegiatan masyarakat.

"Dampak pelaksanaan dry ice tersebut dirasakan langsung ketika kabut asap menyelimuti wilayah Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.

Pemprov Sumsel masih membuka kemungkinan untuk kembali melaksanakan penyemaian awan apabila kondisi asap memburuk atau belum terkendali.

"Karena kemarin slotnya 10 hari, kita tetap juga akan merefokuskan anggaran untuk dapat melakukan dry ice jika suasana asap masih belum terkendali. Kita tetap akan menggunakan dry ice," kata Deru.

Di sisi lain, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Sumsel mulai berubah setelah hujan turun. Deru juga menyebut jumlah titik panas atau hotspot menurun berdasarkan laporan yang diterimanya.

"Alhamdulillah, ini sudah hujan. Tadi berdasarkan laporan yang ada titik hotspot tinggal dua," ujarnya.

SW
Sri WahyuniEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update