DPRD Ngawi Bahas Empat Ranperda, Mulai Pajak Daerah hingga Infrastruktur Telekomunikasi
Nusantrika.id - DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (11/11/2026). Rancangan regulasi yang diajukan pihak eksekutif tersebut mencakup sektor pendapatan daerah, penataan kelembagaan pemerintahan, sanitasi, dan infrastruktur telekomunikasi.
Rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Ngawi itu memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda serta tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD.
Empat rancangan regulasi yang dibahas meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi; Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Empat Ranperda menyasar berbagai sektor
Dari sisi pendapatan daerah, perubahan aturan pajak dan retribusi diarahkan untuk menyesuaikan pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, perubahan susunan perangkat daerah ditujukan untuk menata kelembagaan pemerintahan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Di bidang kesehatan lingkungan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi landasan untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.
Adapun rancangan aturan mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi ditujukan untuk mengatur penataan sarana pendukung jaringan. Dengan regulasi tersebut, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Ngawi diharapkan berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi.
Setelah Bupati menyampaikan penjelasan, masing-masing fraksi DPRD memberikan tanggapan terhadap materi empat Ranperda tersebut. Tahapan ini menjadi ruang bagi anggota legislatif untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan sebelum rancangan regulasi dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif.
Pemerintah kecamatan ikuti pembahasan kebijakan daerah
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo. Kehadirannya menjadi bagian dari partisipasi jajaran pemerintah kecamatan dalam mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan dan regulasi di tingkat Kabupaten Ngawi.
Pemahaman terhadap arah kebijakan daerah dinilai penting bagi pemerintah kecamatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, empat Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran. Rancangan aturan itu juga diharapkan mendukung tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
