NasDem Perjuangkan Perlindungan Hak Masyarakat Lewat Legislasi dan Anggaran
Nusantrika.id - Partai NasDem menegaskan komitmennya memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat melalui penguatan fungsi legislasi dan politik anggaran. Komitmen tersebut diarahkan untuk menghasilkan kebijakan serta produk hukum yang mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi publik.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, partai politik perlu membangun tradisi politik yang lebih modern dan rasional dengan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.
“NasDem ingin meletakkan sebuah tradisi politik yang jauh lebih modern dan rasional. Apa itu backbone-nya? Kalau kita refleksikan dalam konteks politik demokrasi yang maju, Anda berdiri di sisi yang mana? Anda berpihak kepada rakyat yang mana?” kata Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.
Ketua Komisi XIII DPR tersebut menyebut perjuangan melalui regulasi menjadi salah satu fondasi utama keberpihakan partai. Menurut dia, NasDem terus mengawal sejumlah rancangan undang-undang dan undang-undang yang dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
“NasDem memperjuangkan undang-undang masyarakat hukum adat. NasDem memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, undang-undang pendidikan kedokteran,” tutur Willy.
Willy menilai keberpihakan politik tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial jangka pendek, seperti pembagian kebutuhan pokok maupun uang. Ia menekankan pentingnya menghasilkan produk hukum yang dapat menjadi landasan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
“Orang datang bagi-bagi sembako, itu biasa saja. Tapi, bagaimana sebuah proses politik itu mencapai puncaknya itu dengan keberpihakan undang-undang yang kemudian menjadi basis hukum yang formil melindungi banyak orang,” ujar Willy.
NasDem Dorong Keberpihakan Politik Anggaran
Selain melalui fungsi legislasi, NasDem mendorong perjuangan kepentingan masyarakat lewat politik anggaran. Willy mengatakan, keberpihakan tersebut perlu tercermin dalam kebijakan alokasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Upaya itu, lanjutnya, diperjuangkan melalui fraksi NasDem di DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Arahan serupa juga ditujukan kepada kepala daerah yang berasal dari Partai NasDem.
“Yang kedua, bagaimana keberpihakan anggaran? Jadi, itu yang terus-menerus kita perjuangkan sebagai partai dan fraksi NasDem,” tegas Willy.
Ia menambahkan, partai politik semestinya berfungsi sebagai instrumen publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Dengan peran tersebut, partai diharapkan menjadi wadah untuk memperjuangkan berbagai agenda strategis bersama demi kemajuan bangsa.
