Rabu, 18 Nov 2026 AgamaNasionalPolitikDaerahEkonomi
Breaking
Beranda › Politik
Politik

Pengganti Gibran, Ini Tiga Pertimbangan Penting Prabowo dalam Memilih Wakil Presiden

✍️ Sri Wahyuni 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Ilustrasi kekuasaan
Ilustrasi kekuasaan Foto: ARSIP KOMPAS/DIDIE SW

Nusantrika.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 membuat jabatan wakil presiden kosong. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tugas menentukan dua nama calon pengganti yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejumlah tokoh mulai disebut dalam dinamika politik, sementara dukungan dari berbagai kalangan terus bermunculan. Namun, Prabowo hingga kini belum mengumumkan figur yang akan diusulkan untuk mengisi posisi tersebut.

Keputusan presiden diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan personal. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari loyalitas, keseimbangan kepentingan partai koalisi, hingga kemampuan calon menjalankan tugas kenegaraan.

Sosok wakil presiden akan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antarkekuatan politik dan mendukung efektivitas pemerintahan hingga 2029. Karena itu, penentuan pengganti Gibran menjadi keputusan strategis yang dampaknya melampaui sekadar pengisian jabatan kosong.

Setidaknya terdapat tiga pertimbangan utama yang perlu diperhitungkan Prabowo, yakni kepercayaan pribadi, kalkulasi koalisi, dan kapasitas kenegaraan. Ketiganya sama-sama penting, meskipun tidak selalu mudah diselaraskan.

Mekanisme Konstitusi dan Tenggat Pemilihan Wakil Presiden

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengharuskan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.

Aturan itu membagi kewenangan antara presiden dan MPR. Prabowo berhak mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan untuk memilih wakil presiden pengganti menjadi kewenangan MPR.

Dengan mekanisme tersebut, presiden tidak dapat menetapkan pengganti secara sepihak. Di sisi lain, MPR juga tidak dapat mengajukan calon di luar dua nama yang disampaikan presiden.

Proses ini berbeda dengan pemilihan umum karena wakil presiden pengganti tidak dipilih langsung melalui pemungutan suara masyarakat. Pengisian jabatan dilakukan melalui prosedur konstitusional yang telah ditentukan.

Meski demikian, pemenuhan prosedur formal perlu disertai pertimbangan terhadap kualitas dan kelayakan calon. Pengisian jabatan harus tetap mengutamakan kepentingan negara.

MPR telah menjadwalkan sidang pemilihan sekaligus pelantikan pada 9 Desember 2026. Berdasarkan jadwal tersebut, Prabowo perlu menyampaikan dua nama calon paling lambat 25 November 2026.

Waktu yang tersedia relatif terbatas. Namun, kebutuhan untuk segera mengisi posisi wakil presiden tidak seharusnya mengurangi kehati-hatian dalam menentukan figur yang akan menerima amanah.

Konstitusi memang telah menyediakan jalur pengisian jabatan. Akan tetapi, pertimbangan politik dan kebijaksanaan presiden dalam mengusulkan calon tetap menjadi faktor penting.

Figur dari Lingkaran Kepercayaan Prabowo

Sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan Prabowo masuk dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran. Salah satu nama yang banyak diperbincangkan adalah Sufmi Dasco Ahmad.

Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Dasco memiliki pengalaman dalam komunikasi politik dan hubungan antarlembaga. Kemampuannya menjembatani kepentingan lintas partai menjadi salah satu aspek yang dapat diperhitungkan dalam pemerintahan dengan koalisi besar.

Hubungan politik yang telah lama terjalin dengan Prabowo juga menjadi bagian dari rekam jejaknya. Dukungan terhadap Dasco bahkan telah disampaikan sejumlah kalangan.

Menanggapi dukungan tersebut pada 17 November, Dasco mengingatkan bahwa kewenangan mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR berada di tangan presiden.

Pernyataan itu menegaskan pentingnya menghormati mekanisme konstitusional di tengah berkembangnya aspirasi politik. Namun, muncul pula pertanyaan mengenai posisi strategis Dasco saat ini: apakah ia lebih dibutuhkan sebagai wakil presiden atau tetap menjalankan peran sebagai penghubung pemerintah, parlemen, dan partai politik?

Pergantian jabatan seorang tokoh tidak serta-merta menjamin penguatan struktur pemerintahan secara keseluruhan. Dalam kondisi tertentu, seorang figur justru dapat memberikan kontribusi lebih besar melalui posisi yang sedang ditempatinya.

Nama lain dari Gerindra yang turut diperbincangkan adalah Ahmad Muzani. Sebagai Ketua MPR sekaligus tokoh senior partai, Muzani memiliki pengalaman kelembagaan dan pemahaman mengenai dinamika politik parlemen. Hubungan panjangnya dengan Prabowo juga menjadi bagian dari perjalanan politiknya.

Meski demikian, kemungkinan pencalonan Muzani perlu memperhitungkan posisinya saat ini sebagai Ketua MPR, termasuk aspek kepatutan dan dinamika proses pemilihan.

Sementara itu, Sugiono memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan hubungan internasional. Kedekatannya dengan orientasi kepemimpinan Prabowo dapat menjadi salah satu pertimbangan. Namun, tanggung jawab wakil presiden mencakup bidang yang lebih luas daripada pengalaman pada sektor tertentu.

Ketiga nama tersebut memperlihatkan bahwa Gerindra memiliki sejumlah figur yang berpotensi masuk dalam pembahasan. Kendati demikian, kedekatan dengan presiden tidak dapat menjadi satu-satunya tolok ukur kelayakan calon.

Kalkulasi Koalisi dan Representasi Politik

Di luar Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. Bahlil memiliki dukungan dari partai besar, pengalaman di pemerintahan, serta kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok politik.

Latar belakangnya yang berasal dari Indonesia timur turut menghadirkan dimensi representasi geografis dalam pembahasan kepemimpinan nasional.

Namun, representasi daerah tidak semestinya hanya diukur berdasarkan asal-usul seorang tokoh. Hal yang lebih penting adalah kemampuan menerjemahkan pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat daerah menjadi kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan.

Apabila Bahlil dipilih, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat hubungan politik Prabowo dengan Golkar. Di sisi lain, perubahan komposisi kepemimpinan juga berpotensi memengaruhi keseimbangan pengaruh di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Selain Bahlil, nama Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Puan Maharani juga muncul dalam perbincangan politik.

Masing-masing memiliki jaringan, pengalaman, dan potensi dukungan yang berbeda. Mengajukan tokoh dari luar Gerindra dapat membuka peluang terbentuknya konsensus politik yang lebih luas. Sebaliknya, memilih kader sendiri bisa memberikan ruang lebih besar bagi presiden dalam membangun hubungan kerja dengan wakilnya.

Setiap pilihan membawa konsekuensi tersendiri. Prabowo perlu menjaga dukungan partai koalisi sekaligus memastikan arah kebijakan pemerintahan tetap berjalan sesuai prioritasnya.

Koalisi besar memang berpotensi menopang stabilitas politik. Namun, stabilitas yang hanya bergantung pada pembagian jabatan dapat menjadi persoalan ketika kepentingan antarpartai mulai berseberangan.

Partai politik memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan nama. Meski demikian, jabatan wakil presiden merupakan posisi konstitusional dengan tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada kepentingan satu partai.

Karena itu, penentuan calon perlu mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan negara, bukan semata-mata besarnya dukungan politik seorang tokoh.

Loyalitas kepada Presiden Perlu Berpijak pada Konstitusi

Kepercayaan personal dan loyalitas politik hampir pasti menjadi bagian dari pertimbangan Prabowo. Perjalanan politik yang panjang telah mempertemukannya dengan persaingan, persahabatan, kompromi, hingga perubahan hubungan antarkekuatan politik.

Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seorang pemimpin menentukan orang yang dipercaya untuk mendampinginya.

Namun, loyalitas dalam pemerintahan tetap memiliki batas. Wakil presiden perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan presiden. Ketidakharmonisan di antara keduanya dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian politik.

Meski demikian, hubungan yang harmonis bukan berarti wakil presiden harus selalu menyetujui setiap keputusan presiden.

Wakil presiden juga perlu memiliki kemandirian berpikir dan keberanian menyampaikan pandangan berbeda apabila suatu kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan.

Pemikiran John Locke mengenai kekuasaan pemerintahan sebagai amanah untuk kepentingan masyarakat relevan dalam melihat hubungan antara presiden dan wakil presiden. Kekuasaan bukanlah kepemilikan pribadi seseorang yang sedang menduduki jabatan.

Dalam konteks tersebut, kesetiaan kepada pemimpin harus tetap berada dalam kerangka kesetiaan terhadap konstitusi. Ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan ketentuan konstitusional, konstitusi harus menjadi pedoman utama.

Wakil presiden yang ideal bukan hanya figur yang mampu menjaga hubungan baik dengan presiden. Ia juga harus sanggup memberikan masukan secara objektif dan mengingatkan apabila terdapat keputusan yang perlu dievaluasi.

Dalam pemerintahan, masukan yang paling dibutuhkan terkadang justru datang dari orang yang berani menyampaikan ketidaksetujuan secara bertanggung jawab.

Karena itu, Prabowo perlu mempertimbangkan sosok yang dapat dipercaya sekaligus memiliki independensi dalam berpikir. Loyalitas semacam ini dapat memperkuat kepemimpinan, bukan sekadar membangun lingkaran orang-orang yang selalu menyetujui keputusan presiden.

Kapasitas Kenegaraan dan Tanggung Jawab Suksesi

Di tengah pembahasan mengenai dukungan partai dan kedekatan politik, kapasitas calon dalam menjalankan tugas kenegaraan menjadi aspek yang tidak boleh dikesampingkan.

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa wakil presiden menggantikan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa wakil presiden bukan sekadar pendamping dalam kegiatan pemerintahan. Posisi ini juga menjadi bagian penting dari mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.

Oleh sebab itu, calon wakil presiden perlu memiliki integritas, pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman yang memadai terhadap berbagai persoalan bangsa.

Indonesia menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, reformasi birokrasi, isu lingkungan, hingga perubahan geopolitik yang semakin kompleks.

Seorang wakil presiden tidak harus menguasai seluruh bidang secara mendalam. Namun, ia perlu mampu memahami persoalan, mendengarkan berbagai pandangan, dan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

Popularitas maupun jabatan tinggi di partai politik tidak otomatis menjamin kemampuan seseorang dalam memimpin pemerintahan. Kematangan seorang negarawan juga tercermin dari kemampuannya membedakan kepentingan negara dengan kepentingan kelompok politik yang mendukungnya.

Prabowo memiliki kesempatan untuk mengajukan figur yang tidak hanya memperkuat posisi politik pemerintah, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Pilihan tersebut mungkin tidak selalu menjadi jalan termudah dari sisi politik. Namun, keputusan mengenai kepemimpinan nasional semestinya tidak hanya didasarkan pada upaya menjaga kenyamanan koalisi.

Keputusan Prabowo Akan Menentukan Arah Pemerintahan

Nama pengganti Gibran akan mulai menemukan kepastian setelah Prabowo menyampaikan dua calon resmi kepada MPR.

Sebelum pengumuman tersebut, berbagai nama yang beredar masih merupakan bagian dari dinamika politik. Dukungan partai, kedekatan personal, maupun analisis pengamat belum dapat dianggap sebagai gambaran pasti mengenai keputusan presiden.

Prabowo masih memiliki ruang untuk menentukan figur yang mungkin berbeda dari perkiraan publik. Keputusan tersebut sekaligus akan memperlihatkan bagaimana ia menyeimbangkan loyalitas, kepentingan koalisi, dan kapasitas kenegaraan dalam menjalankan pemerintahan.

Ketiga pertimbangan itu mungkin dapat ditemukan dalam satu sosok. Namun, apabila terjadi pertentangan, kepentingan negara semestinya tetap menjadi landasan utama.

MPR juga memegang tanggung jawab penting dalam proses pemilihan. Kewenangan memilih tidak seharusnya hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan kesepakatan politik yang telah dibangun sebelumnya.

Anggota MPR perlu memastikan calon yang dipilih memenuhi ketentuan konstitusi, memiliki integritas, dan mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Prosedur yang sah perlu diikuti dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi Prabowo, keputusan ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan hingga 2029. Ia harus menentukan figur yang akan berbagi tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.

Wakil presiden dengan kapasitas memadai dan hubungan kerja yang baik dengan presiden dapat membantu menjaga stabilitas, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, ketidaktepatan dalam menentukan pendamping berpotensi menambah persoalan baru di tengah tantangan yang sedang dihadapi negara.

Dalam perjalanan politik, tekanan terhadap kekuasaan tidak selalu datang dari pihak yang berseberangan. Persoalan juga dapat muncul dari keputusan memilih orang yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Prabowo memiliki kewenangan untuk mempercayai figur yang dianggap layak. Namun, kepercayaan pribadi saja tidak cukup untuk menjadi ukuran dalam menentukan pemegang jabatan konstitusional.

Republik membutuhkan lebih dari sekadar orang kepercayaan presiden. Negara membutuhkan sosok yang mampu menjalankan amanah, menjaga konstitusi, dan mengambil tanggung jawab ketika keadaan menuntutnya.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang paling banyak mendapat dukungan atau paling dekat dengan Prabowo. Hal utama yang perlu dijawab adalah siapa yang memiliki kapasitas dan integritas untuk menerima amanah sebagai wakil presiden.

Sebab, wakil presiden bukan hanya orang kedua dalam pemerintahan. Ia juga harus siap menjadi orang pertama ketika konstitusi menghendakinya.

SW
Sri WahyuniEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update